Foto: Aksi 100 hari pemerintahan Jokowi-JK. ©2015 Tentang Sumedang
Reporter: Billy Nurkholis
Tentang Sumedang - 'Konflik KPK dan Polri, Koruptor Senang Penyidikan Terhambat' | Konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri telah menghabiskan banyak energi dan terkuras cuma-cuma. Pihak yang paling dirugikan dalam hal ini adalah rakyat Indonesia secara keseluruhan.
Sekian proses penyidikan kasus korupsi di Indonesia menjadi terhambat. Tentu bisa ditebak, pihak yang akan diuntungkan jika dua lembaga itu terus 'berkelahi'.
"Konflik KPK dan Polri merupakan persoalan serius. Melihat situasi ini, pasti mafia hukum dan koruptor merasa senang, karena proses penyidikan kasusnya terhambat," kata pengamat kebijakan publik Universitas Brawijaya (UB) Malang, Ngesti D. Prasetyo di Malang, Selasa (2/2).
Proses penyidikan kasus korupsi yang sedang ditangani KPK dipastikan terganggu. Karena hampir keseluruhan komisioner KPK dikriminalkan. Secara personal, energi mereka yang dikriminalisasikan akan terforsir untuk urusan-urusan di luar penanganan kasus.
Ngesti yang ditemui di acara diskusi akademisi Malang Raya mendukung pemberantasan korupsi di UB Malang menyarankan, Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah tegas. Karena bola saat ini berada di tangan Jokowi.
"Jika ingin konflik antara KPK dan Polri segera tuntas, semuanya dimulai dengan sikap tegas Presiden," katanya.
Seharusnya Presiden tidak menunjuk calon Kapolri Budi Gunawan jika memang memiliki indikasi melakukan tindak korupsi. Karena yang terjadi, penunjukan BG lebih karena pertimbangan-pertimbangan di luar faktor Jokowi.
"Kami harus menyelamatkan KPK, karena selama ini KPK membawa kepentingan publik. Semua kasus yang ditangani memuaskan publik," tandasnya.
