Breaking News
Join This Site
Cerita JK Rapat Dadakan Bahas Tsunami Aceh Hingga Gebrak Meja

Cerita JK Rapat Dadakan Bahas Tsunami Aceh Hingga Gebrak Meja


Cerita JK Rapat Dadakan Bahas Tsunami Aceh Hingga Gebrak Meja


Foto: Jusuf Kalla. ©2013 Tentang Sumedang/MDKcom

Reporter: Dudi Anggoro


Tentang Sumedang - Cerita JK Rapat Dadakan Bahas Tsunami Aceh Hingga Gebrak Meja | Meski sudah 10 tahun berlalu, kedahsyatan tsunami masih mampu membuat sosok yang kini menjabat sebagai sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, berkaca-kaca. Ceritanya begini.


Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat itu menitipkan uang kepadanya sebesar Rp 200 juta, sebelum Sofyan bertolak ke Banda Aceh meninjau lokasi tsunami menggunakan pesawat pribadi di hari bencana dahsyat itu terjadi. Uang tunai tersebut dititipkan JK kepada Sofyan untuk membeli bahan makanan bagi korban tsunami Aceh.


Sofyan mengaku sangat ingin melaporkan kondisi yang sesungguhnya terjadi di Aceh kepada JK, namun handphone satelit yang dibawanya dari Jakarta tidak dapat dioperasikan saat itu.


"Saya coba menelepon Pak JK berkali-kali, tapi tak ada nada sambung. Jumlah korban simpang siur, 50, 100, 500, angkanya terus bertambah," tutur Sofyan seperti tertuang dalam buku Ombak Perdamaian, Inisiatif dan Peran JK Mendamaikan Aceh, dikutip merdeka.com, Jumat (26/12).


Di Jakarta, JK memutuskan untuk bertolak ke Aceh keesokan harinya, Senin 27 Desember 2004, pagi. Keputusan tersebut diambil setelah JK memimpin rapat darurat di kediamannya.


Di tengah rapat, JK mendapatkan kabar dari Sofyan Djalil yang saat itu menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika bahwa jumlah korban diperkirakan mencapai ribuan orang. Sontak JK mengucap "Astagfirullah, astagfirullah," kata JK sambil mengusap wajah. Kabar tersebut juga menyebabkan menteri-menteri juga semua yang hadir tertunduk pilu.


Tak berapa lama, JK meminta semua yang hadir dalam rapat tersebut berpikir bahwa bencana yang menimpa Aceh bukan musibah biasa dan pandangan dunia mengarah ke Aceh. JK meminta semua yang hadir untuk memberikan upaya maksimal guna membantu rakyat Aceh.


Tercatat, saat itu persediaan obat hanya 8 ton, sementara kebutuhan obat mencapai 12 ton. JK memerintahkan agar persediaan obat terkumpul sebanyak yang dibutuhkan bagaimana pun caranya agar bisa diangkut menggunakan pesawat Hercules milik TNI pukul lima pagi.


Namun, salah seorang perwakilan dari Kementerian Kesehatan mengaku kesulitan memenuhi permintaan obat lantaran hari sudah tengah malam. Gudang obat digembok dan pemegang kunci tak diketahui tempat tinggalnya.


Sambil menghentakkan tangannya ke atas meja, JK berkata "Rakyat anda menderita begini masih saja bicara soal gembok? Tak usah cari yang pegang kunci gembok. Ambil pistol, tembak gembok itu. Tidak ada lagi aturan tetang tata cara membuka gudang sekarang ini. Laksanakan!" tegas JK.


JK meminta perwakilan Kementerian Sosial untuk tidak berpikir membawa persediaan makanan dan mi instan dalam jumlah besar. JK meminta Kementerian Sosial membawa uang tunai guna membeli persediaan makanan dan mi instan di kota Medan.


Namun, perwakilan Kementerian Sosial mengaku kesulitan mendapatkan uang tunai lantaran prosedur panjang yang harus dilalui sebelum mencairkan uang dana tersebut. Sekali lagi, JK menghentakkan tangannya ke atas meja.


"Keluarkan uang tersebut malam ini dan bawa besok pagi-pagi ke Medan. Di sana saudara beli mi dan langsung bawa ke Aceh. Saudara jalankan perintah ini. Saya yang tanggungjawab atas segala persoalan yang akan timbul di kemudian hari. Saya yang masuk penjara, bukan anda. Kalau saudara tetap menolak perintah ini, maka letakkan jabatan saudara sekarang juga," tegas JK.


Dalam rapat tersebut, JK menegaskan tidak ingin mendengar kata 'tidak bisa' karena alasan prosedur. JK mengatakan, prosedur dibutuhkan dalam kondisi normal, sementara bencana di Aceh sangat mendesak untuk segera ditangani.


Menteri Hukun dan HAM saat itu, Hamid Awaluddin tak luput dari sorotan JK. JK bertanya kepadanya mengenai langkah yang akan dilakukannya terkait dengan bencana tsunami Aceh. Hamid memaparkan dua hal berkaitan dengan kewenangannya yakni keimigrasian dan hak-hak atas tanah yang sudah hancur serta berpotensi menimbulkan sengketa perdata di kemudian hari.


Dari sisi keimigrasian, Hamid menilai akan banyak warga negara asing yang akan masuk ke Aceh guna memberikan bantuan kemanusiaan. Hamid mengatakan, dirinya sudah memikirkan untuk mengambil kebijakan keimigrasian dengan membuka semua pintu masuk ke Medan dan Aceh bagi WNA yang datang dalam rangka bantuan. "Mereka bisa masuk tanpa visa, siapa pun dan dari mana pun asalnya," kata Hamid.


Hamid mengaku bahwa kebijakan-kebijakan tersebut baru terlintas di benaknya. Meski demikian, JK mengapresiasi inisiatifnya tersebut yang bisa membuat kebijakan disaat-saat genting seperti itu.


"Jangan pakai ukuran normal. Pokoknya, semua orang asing boleh masuk untuk memberi bantuan. Dan kalau ada apa-apa di kemudian hari, anda harus mempertanggungjawabkan kebijakan anda itu. Jangan limpahkan persoalan dan tanggung jawab ke anak buah. Pimpinan yang baik adalah pimpinan yang berani bertanggung jawab dan ambil risiko," tutur JK.


Rapat usai sekitar pukul 22.30 WIB. Semua yang ikut rapat malam itu memiliki pekerjaan rumah masing-masing, termasuk Menteri Keuangan Jusuf Anwar yang diminta JK menyiapkan uang tunai sebesar Rp 10 miliar.