Foto: Ahok-Djarot ikut rapat DPRD DKI Jakarta. ©2015 Tentang Sumedang
Reporter: Rudi Hantanto
Tentang Sumedang - Ahok Soal Hak Angket DPRD: Orang Jakarta Penting Sampah & Izin Beres | DPRD DKI Jakarta sudah membulatkan tekad menggunakan hak angket mereka kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ini karena Pemprov DKI Jakarta mengirimkan APBD DKI Jakarta 2015 tanpa meminta persetujuan pimpinan dewan.
Ahok tidak mau mempermasalahkannya hal itu. Dia malah mempersilakan DPRD untuk melakukan hak angket.
"Biarin aja lah. Masih dua bulan angket juga kan. Kalau dua bulan berarti gue masih dua bulan lebih dong jadi gubernur. Ya kalau dia bikin proses-proses kalau paling jago paling dipecat 2016 akhir, ya lumayan enggak usah ikut Pilkada lagi 2017," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/2).
Sampai hari ini, dari 106 anggota dewan, sudah ada 94 orang memberikan persetujuan hak angket. "Gak apa-apa. Mau seratus persen juga gak apa-apa," jelasnya.
Dia menambahkan, warga Jakarta tidak terlalu memikirkan mengenai permasalahan ini. Bahkan, mereka tidak memikirkan apakah APBD DKI Jakarta akan disahkan.
"Orang Jakarta juga enggak terlalu pusing kok. Yang penting sampah beres, pelayanan terpadu satu pintu beres, izin," katanya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, pengembalian APBD DKI Jakarta oleh Kemendagri telah selesai dibahas. Bahkan, semua syarat yang diminta telah dipenuhi dan telah dikirim kembali.
Namun, Ahok mengatakan, permasalahan sisanya hanya berada di DPRD DKI Jakarta. Karena sampai saat ini masih ada dana siluman yang coba dimasukan ke dalam APBD DKI Jakarta.
"Anggota DPRD ini wakil Ketua komisi kan mengcrop, dipotong 10-15 persen dari anggaran yang sudah kt susun. Lalu mereka masukan yang versinya dia, itu sampai Rp 12,1 triliun. Nah bagaimana bisa?" ujarnya bingung.
Menindaklanjuti temuan itu, mantan Politisi Gerindra dan Golkar ini menanyakan kepada Lurah dan Camat. Dia menanyakan apakah mereka menganggarkan pembelian UPS seharga Rp 4,2 miliar.
"Lurah-lurah mengatakan kami gak pernah masukin barang itu pak. Berarti kan barang yang ditemukan BPKP dulu ini barang siluman, tiba-tiba muncul. Seluruh kota Jakarta Barat, tiap lurah, camat, diberikan UPS Rp 4,2 miliar. Masuk akal gak?" terang Ahok.?
