Foto: Pisah sambut Kapolri. ©2015 Tentang Sumedang
Reporter: Hasan Setyabudi
Tentang Sumedang - PDIP Akan Kawal Pencalonan Badrodin, dan Tolak Hak Interpelasi | PDIP mengaku akan mengawal pencalonan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Kapolri yang baru oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), menggantikan Kombes Pol Budi Gunawan yang batal dilantik. PDIP sudah bulat menerima Badrodin sebagai calon Kapolri.
"Seluruh anggota Fraksi PDIP sudah menyatakan siap untuk mengawal dan mendukung penuh pemilihan Kapolri baru sepanjang hal itu sejalan dengan cara pandang konstitusi dan undang-undang," ujar politisi PDIP yang juga anggota Komisi VI DPR RI, Aria Bima, di Solo, Selasa (18/2).
Menurut Bima, penegasan itu sekaligus merupakan bantahan terhadap rumor yang menyebutkan saat ini sedang terjadi persoalan yang substansial antara Jokowi dengan PDIP. "Jokowi merupakan bagian tidak terpisahkan dari PDIP sebagai partai pengusung," tegasnya.
Aria Bima juga menambahkan, fraksinya tidak akan menginisiasi penggunaan hak interpelasi dan angket terkait pengajuan calon kapolri baru oleh Jokowi. Menurut dia penggunaan hak angket dan interpelasi justru akan menjadi bola liar yang tidak terkendali yang akan membahayakan pemerintahan Presiden Jokowi.
"Fatsun PDIP adalah bagaimana itu bisa berjalan sesuai koridor hukum. Jika ada inisiasi hak angket dan hak interpelasi, PDIP tidak akan ikut-ikutan," tandasnya.
Bahkan pihaknya siap melakukan lobi kepada partai lain agar persoalan kapolri tidak lagi berkepanjangan. "Jangan sampai masalah tersebut tidak lagi ke substansi tetapi mengarah kepada suka dan tidak suka terhadap seseorang. PDIP akan melakukan proses politik yang terukur dan terkontrol melalui cara pandang hukum dan sesuai Undang-Undang (UU). Yakni melalui rapat kerja dan dengar pendapat," sambungnya.
Terkait mengenai penetapan tersangka terhadap pimpinan KPK nonaktif, Aria Bima menegaskan sikap PDIP sejalan dengan keputusan Presiden Jokowi, yakni mengembalikan semua itu kepada proses hukum.
"Kami tidak setuju kriminalisasi KPK, tetapi kalau ada yang tersangkut masalah hukum, PDIP akan dukung pemerintahan Jokowi supaya diselesaikan melalui proses hukum," pungkasnya.
