Foto: FX Hadi Rudyatmo. ©2012 Tentang Sumedang
Reporter: Rendy Saputra
Tentang Sumedang - FX Rudy Minta Jokowi Lepas Dari Bayang-Bayang PDIP | FX Hadi Rudyatmo meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak takut dengan partai koalisi yang mengusungnya dalam pemilu 2014 lalu. Tak hanya PKB, Hanura atau Nasdem, Wali Kota yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Solo tersebut meminta Jokowi tak takut kepada partainya sendiri.
"Jokowi harus bisa lepas dari bayang-bayang partai koalisi yang mengusungnya, termasuk PDI Perjuangan," ujar pria yang akrab disapa Rudy tersebut, Kamis (29/1).
Rudy yang mengaku bertemu dengan sahabatnya itu, pada Selasa (27/1) malam mengatakan, bayang-bayang partai koalisi dalam pemerintahan Jokowi saat ini sangat kuat. Keputusan dan kebijakan presiden sering tidak tepat akibat pengaruh partai.
Rudy menegaskan, selama presiden berada di jalur yang tepat dengan membela kepentingan rakyat dan tidak keluar dari konstitusi, dirinya siap membela.
"Saya sudah sampaikan kepada beliau. Tidak perlu mendengarkan pembisik dari partai politik, jangan khawatir kalau koalisi menarik dukungannya. Jika kebijakan Presiden benar rakyat akan membelanya. Saya juga siap mendukung dan berada di belakang Jokowi," tuturnya.
Terkait banyak kritikan di 100 hari masa kerja Presiden Jokowi, Rudy pun membelanya. Ia menegaskan evaluasi kinerja Jokowi seharusnya dilakukan setelah 5 tahun masa kerjanya.
"Kinerja selama 100 hari itu belum bisa dijadikan patokan, tidak bisa dinilai gagal," katanya.
Rudy mengemukakan sempat menemui Presiden Jokowi pada Selasa (27/1) malam. Dalam pertemuan itu ia sempat memberi masukan tentang pentingnya menjalin komunikasi dalam birokrasi agar tidak salah dalam mengambil kebijakan.
"Sebagai seorang teman baik saya hanya memberi masukan, saya meminta dia tidak melupakan nawacita yang pernah disampaikan," tandasnya.
Sebagai panglima tertinggi, lanjut Rudy, Presiden harus konsisten, taat bekerja untuk rakyat dan konstitusi. Presiden tidak perlu berfikir soal koalisi, tidak perlu khawatir jika mengeluarkan kebijakan berbeda dengan permintaan partai koalisi.
