
Foto: Bambang Widjojanto luncurkan TV KPK. ©2014 Tentang Sumedang
Reporter: Ridwan Ibrahim
Tentang Sumedang - Forum Advokat Konstitusi Bela Bambang Widjojanto | Forum Advokat Konstitusi menyatakan dukungannya kepada Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, yang menjadi tersangka mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi. Mereka menyatakan langkah Bareskrim Polri menetapkan Bambang sebagai tersangka saat masih berpraktik sebagai advokat merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan keliru memahami hukum.
Forum itu merupakan perkumpulan para advokat kerap beracara di Mahkamah Konstitusi. Mereka hadir ke Gedung KPK pada Rabu (28/1) buat memberikan dukungan moral kepada Bambang. Menurut salah satu anggota kelompok itu, Andi Asrun, apa yang dilakukan Bambang bukan upaya mempengaruhi saksi. Menurut dia, hal itu sudah lazim dilakukan lantaran memang diminta oleh hakim konstitusi.
"Memberikan briefing kepada para saksi itu adalah dimintakan oleh hakim sebagai satu hal yang wajib kami kerjakan. Briefing itu bukan mengarahkan kesaksian para saksi, tapi bagaimana kesaksian itu bisa diungkapkan secara jelas, secara terang benderang tanpa rasa gugup sesuai dengan fakta yang didengar dan diketahui," kata Andi.
Menurut advokat Heru Wibowo, proses persidangan di Mahkamah Konstitusi memang menuntut supaya saat masuk tahap pembuktian perkara mereka menyiapkan dan membawa saksi-saksi yang akan diajukan di persidangan. Menurut dia, dengan dilakukannya taklimat secara langsung melatih teknik retorika saksi dalam menjelaskan fakta dia ketahui.
"Bukan mengarahkan kepada saksi untuk berbicara sesuai keinginan penasehat hukum. Apa yang dikatakan saksi adalah apa yang dia ketahui. Karena menurut dia penasihat hukum atau pengacara yang beracara di sana hanya mengarahkan bagaimana cara berbicara dan menyampaikan," kata Heru.
Sementara itu, advokat Saur Siagian secara tegas menyatakan langkah Bareskrim Polri memang bentuk kriminalisasi ini dan serangan balik koruptor. Menurut dia, bila saat itu Bambang dianggap melanggar maka semestinya dia dilaporkan kepada lembaga profesi advokat.
"Dalam undang-undang advokat, advokat sebagai penegak hukum. Mestinya BW dilaporkan kepada organisasi kami. Ini pencederaan yang sangat luar biasa kepada profesi kami sebagai advokat," kata Saur dengan berapi-api.
Saur yang juga masuk ke dalam tim pengacara Bambang menyatakan Polri sengaja ingin menghabisi KPK dengan menggunakan celah pengaduan atas kasus-kasus yang belum terbukti kebenarannya.