Breaking News
Join This Site
Gubernur Kaltim Lapor Jokowi Ada 10 Desa Mau Gabung Malaysia

Gubernur Kaltim Lapor Jokowi Ada 10 Desa Mau Gabung Malaysia

Gubernur Kaltim Lapor Jokowi Ada 10 Desa Mau Gabung Malaysia



Foto: Awang Faroek. ©2014 Tentang Sumedang


Reporter: Teguh Pratama





Tentang Sumedang - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Awang Faroek, mengatakan ada sekitar 10 desa yang ingin bergabung dengan negara tetangga, Malaysia. Kepada Presiden Joko Widodo, Awang mengungkapkan motif penduduk desa tersebut ingin pindah kewarganegaraan.





"Saya ingin menambahkan untuk Kalimantan Timur, tekad kami bersama bagaimana perbatasan semuanya Republik Indonesia. Anda tentu sudah dengar ada 10 desa di Kalimantan Timur ingin bergabung dengan Malaysia, dan setelah kita cek karena tidak ada infrastrukturnya dan maka saya membangun bandara di sana," ujarnya saat konpers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/4).





Awang mengungkapkan kondisi perekonomian di Kalimantan Timur, sejak harga BBM dinaikkan. "Yang baru hadir di perbatasan saudara-saudara kita di TNI yang menjaga perbatasan sementara kesejahteraan tidak diperhatikan. Harga bensin saja sudah Rp 30 ribu satu liter. Tekad kita bersama perhatian dan dari bapak presiden betul-betul dilakukan, sehingga nawa cita bisa dan harus didukung RPJMD dan RPJMN," ujarnya.





Terkait rencana pembangunan kereta api di Kalimantan, pihaknya sudah menyiapkan lahan. Awang mengatakan tindak lanjut dari rencana pembangunan kereta api tinggal menunggu aksi dari pemerintah pusat.





"Tentang Kereta api kami siap menyiapkan lahan tinggal kesungguhan Kemenhub kapan berjalan. Dari pusat itu KA penumpang kalau di pemda KA khusus batubara itu," ujarnya.





Pihaknya juga telah mempelopori perusahaan batu bara untuk tidak lagi mengekspor potensi sumber daya alamnya untuk digunakan pihak luar.





"Kami katakan bahwa Kaltim akan mempelopori tidak ada lagi batubara yang diekspor tidak ada lagi CPO diekspor, masak gas dan batu bara kita hanya digunakan orang luar negeri. Saya minta bapak presiden mengeluarkan instruksi. Yang paling penting sekarang adalah realisasinya bukan janji," ujarnya.