Foto: Jokowi lapor SPT pajak. ©2015 Tentang Sumedang
Reporter: Deddy Santosa
Tentang Sumedang - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemilihan komisaris Badan Umum Milik Negara (BUMN) harus menggunakan proses seleksi. Pernyataan ini dilontarkan usai banyaknya tudingan saat ini banyak orang dekat Jokowi masuk dalam jajaran petinggi BUMN.
"Coba tanya ke Menteri BUMN, tetapi semuanya kan menggunakan proses seleksi. Sehingga tidak kesana. Yang jelas, semuanya menggunakan proses seleksi," ujar Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti dilansir Antara, Jumat (20/3).
Presiden memastikan agar pengisian jabatan itu disesuaikan dengan kebutuhan posisi di BUMN dan kompetensi yang ada.
"Kita ingin ke depan BUMN jadi motor penggerak ekonomi terutama infrastruktur, jadi jangan anggap kita main-main," ujar Jokowi.
Sebelumnya, perusahaan negara masih saja menjadi tempat penitipan untuk kelompok tertentu, terutama partai penguasa. Budaya ini seolah terus dipelihara kepala negara yang sebenarnya diharapkan bisa memutus tradisi buruk ini.
Pernyataan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mempertegas adanya peran kepala negara dalam penitipan orang-orang di jajaran komisaris perusahaan negara. Andi menuturkan bahwa dalam aturan yang ada, BUMN strategis, direksi dan komisaris utama atas persetujuan presiden.
Wakil Presiden Jusuf Kalla anggap wajar jika ada pendukung dirinya dan Presiden Jokowi menjadi petinggi di perusahaan negara. Toh, menurut JK, hal sama juga dilakukan oleh pemimpin sebelumnya.
Pernyataan aneh. Kalau begini apa bedanya pemerintahan Jokowi-JK dengan sebelumnya?
