Foto: TB Hasanuddin. ©2012 Tentang Sumedang
Reporter: Rudi Hantanto
Tentang Sumedang - Politisi PDIP TB Hasanuddin mencurigai ada muatan politik dari hasil survei Poltracking Indonesia yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo lebih pantas dijadikan ketua umum partai banteng moncong putih dibanding Megawati Soekarnoputri. Anggota Komisi I DPR RI ini menambahkan, hasil itu sengaja dikeluarkan untuk memecah belah internal partai penguasa tersebut.
"Saya mencurigai survei ini adalah survei pesanan untuk memecah belah kader PDIP menjelang kongresnya bulan depan," kata TB Hasanuddin kepada wartawan di gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (23/3).
Dia melanjutkan, seluruh kader PDIP di tingkat PAC, DPC, dan DPD semua sepakat mengusulkan Megawati kembali menjadi Ketua Umum masa bakti 2015-2020. "Setiap kader mulai dari tingkat ranting, PAC, DPC dan DPD seluruh Indonesia, secara aklamasi memilih Ibu Mega melalui Musancab, Konfercab dan Konferda," tegasnya.
Dia menambahkan, metode survei itu ngawur tanpa melakukan riset yang jelas. "Metodeloginya ngawur, Karena survei ini tak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dalam menentukan respondennya. Contoh, kita survei pelayanan kereta api, tapi respondennya penumpang pesawat, kan gak valid. Kalau mau valid yah survei penumpang kereta dong," jelasnya.
Hasanuddin melanjutkan, jika memang kader PDIP menginginkan Jokowi sebagai ketua umum, sebaiknya survei dilakukan kepada kader partai, bukan melalui pakar atau politisi.
"Untuk mengetahui siapa yang didukung oleh kader PDIP untuk menjadi ketua umumnya, mestinya respondennya adalah kader PDIP dan bukan pakar , karena pakar-pakar itu tak mewakili kader PDIP," paparnya.
Hasanuddin mengatakan, semua kader PDIP, tak mau ambil pusing dengan adanya hasil kajian survei tersebut. "Karena tak sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku maka hasilnya tidak valid dan tidak bisa dipertanggungjawabkan," tandasnya.
Sebelumnya, berdasarkan hasil survei lembaga survei Poltracking Indonesia, prioritas dalam kelembagaan PDI Perjuangan adalah regenerasi kepemimpinan partai. Dukungan responden untuk regenerasi partai sebesar 41,6 persen, demokratisasi partai sebesar 26,4 persen, ideologis partai sebesar 15,4 persen, akuntabilitas dan transparansi partai sebesar 13,1 persen, dan desentralisasi partai sebesar 3,5 persen.
Hamdi menjelaskan, tidak adanya regenerasi di tubuh partai, termasuk PDI Perjuangan membuat masyarakat sinis dan pesimis. Apalagi, belakangan juga muncul isu adanya dinasti politik demi mempertahankan klan mereka dalam kekuasaan partai politik.
Dalam survei Poltracking ini, Megawati dan dua anaknya itu menempati posisi terbawah. Dalam survei ini, ada nama-nama lain yang potensial menjadi calon ketua umum, yaitu Joko Widodo, Ganjar Pranowo, Pramono Anung, Maruarar Sirait, Tjahjo Kumolo, dan Hasto Kristianto.
"Megawati menjadi yang tidak paling direkomendasikan untuk menjadi pemimpin PDIP ke depan," ujar Koordinator Poltracking Indonesia Hanta Yuda.
