Foto: Ical konpers dualisme golkar. ©2014 Tentang Sumedang
Reporter: Heru Gustanto
Tentang Sumedang - Sekjen DPP Partai Golkar versi Munas Bali, Idrus Marham, menyesalkan sikap Menkum HAM yang mensahkan kepengurusan hasil Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono. Menurut Idrus, Menkum HAM telah salah menafsir putusan Mahkamah Partai.
"Saya berpendapat tidak terlepas dari data dan fakta sebelumnya. Ketua Mahkamah Parpol Muladi tidak ambil keputusan yang memenangkan satu pihak. Di sini ada manipulasi keputusan," ujar Idrus yang hadir untuk mendoakan almarhum Haryanto Taslam, Jl. Bulu Rindu Blok N no 1, Duren Sawit, Menteng Pulo, Jaktim, Minggu (15/3).
Menurut Idrus, tindakan Menkum HAM mensahkan kepengurusan Agung Laksono adalah contoh keputusan yang didasari oleh suatu logika yang salah.
"Muladi itu ketua Majelis. Dia bilang belum ada keputusan yan menangkan dua pihak. Menkum HAM ambil itu dari Mahkamah Partai. Saya rasa suatu logika yang salah. Mana mungkin ada keputusan yang dari dua hal yang berbeda. Itu kan tafsir namanya," lanjut Idrus.
Anak buah Aburizal Bakrie ( Ical) ini meminta agar semua politisi tidak menjadi ahli tafsir. Dia melanjutkan jika keputusan Menkum HAM seharusnya berdasarkan fakta dan data yang valid agar keputusan itu adil.
"Saudara Laoly (Menkum HAM) itu tafsir makanya salah. Politisi seharusnya jangan menjadi ahli tafsir dan harus berdasar fakta dan data biar adil." pukas Idrus.
Lanjut Idrus, langkah yang diambil pihaknya tetap pada apa yang terjadi sekarang yakni adanya hak angket di DPR dan hukum. Dengan demikian mencerminkan demokrasi dan konsisten pada hukum, bukan pada jabatan.
"Jadilah politisi yang cerdas konsisten. Jangan hilang kecerdasan karena jabatan," tuturnya di depan awak media.
