Foto: Yuddy Chrisnandi. ©2015 Tentang Sumedang
Reporter: Benny Wijaya
Tentang Sumedang - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi kini telah memberikan lampu hijau bagi pejabat pemerintah daerah untuk menggelar kegiatan di hotel. Padahal, hal itu sempat ditentang keras oleh Yuddy di awal masa jabatannya dengan dalih penghematan anggaran.
Bercermin dengan hal itu, tak sedikit masyarakat yang menilai jika ketentuan Menteri Yuddy terkesan plin-plan.
"Iya itu plin plan banget sih. Dulu dilarang sekarang dibolehin, enggak tegas," ketus Hendra (24) saat ditemui di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (22/3).
Pria yang berprofesi sebagai pegawai swasta itu menuding Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak pernah tegas dalam mengambil keputusan. "Iya, sepanjang saya ikutin pemberitaan, itu kebijakan enggak ada yang tegas. Berubah-ubah terus," ucapnya.
Hendra pun menyayangkan perubahan ketentuan terkait larangan menggelar rapar di hotel oleh Menteri Yuddy. "Kalau rapat di hotel itu kan keluar duitnya banyak. Mending manfaatin aula-aula yang ada di gedung pemerintahan," tuturnya.
"Kalau gedung aula di kantor pemerintahan misalnya udah enggak layak, ya direnovasi lah. Kalau begitu kan penggunaannya bisa jangka panjang. Ini kalau di hotel, sewa berapa hari abis itu udah aja abis," tandasnya.
Sebelumnya, Yuddy Chrisnandi mendadak keluarkan pernyataan yang berbeda 180 derajat dari pernyataannya di awal-awal menjadi menteri. Dulu dia melarang keras institusi pemerintahan menggelar acara baik rapat maupun seminar di hotel. Namun kini justru sebaliknya.
"Jika kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah itu berupa seminar, simposium, penyuluhan atau sosialisasi kebijakan boleh lakukan di hotel," kata Yuddy seperti dikutip Antara di Mataram, Sabtu (21/3).
Yuddy tidak mempermasalahkan itu selama kegiatan di hotel dikelola pemerintah dan pihak ketiga. Walau memperbolehkan menggelar kegiatan di hotel, Yuddy tetap meminta institusi pemerintah untuk berhemat.
